CEO OnePlus, Pete Lau, kini menjadi target pencarian pemerintah Taiwan setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Kejaksaan Distrik Shilin. Ia diduga terlibat dalam skema perekrutan ilegal terhadap lebih dari 70 tenaga kerja Taiwan.
Baca juga: Menemukan Cinta Diri: Pentingnya Self Love dalam Kehidupan
Perekrutan diketahui melibatkan dua warga Taiwan, Lin dan Cheng, yang diduga berperan dalam pelaksanaan melalui perusahaan samaran di Hong Kong, termasuk aliran dana yang dipalsukan sebagai pendapatan riset.
Kasus dan Tuduhan Terhadap Lau
Surat perintah penangkapan dikeluarkan pada 13 Januari 2026, dengan tuduhan Lau terlibat dalam perekrutan tenaga kerja asal Taiwan secara ilegal. Hal ini dianggap melanggar Undang-undang Cross-Strait Act yang mengatur perekrutan tenaga kerja dari luar Taiwan.
Kejaksaan mengungkapkan bahwa Lau bekerja sama dengan dua individu Taiwan untuk merekrut teknisi dan pelanggaran ini memicu kepentingan pemerintah dalam melindungi tenaga kerja lokal dari berbagai ancaman.
Undang-undang Cross-Strait Act mengharuskan perusahaan dari China untuk mendapatkan izin sebelum mempekerjakan pekerja Taiwan, dengan tujuan melindungi lapangan kerja dan keamanan masyarakat Taiwan.
Baca juga: Dampak Perkataan Kasar Orang Tua Terhadap Psikologi Anak
Peran Lin dan Cheng dalam Perekrutan
Keterlibatan Lin dan Cheng dalam praktik perekrutan ini telah diidentifikasi sebagai kunci dari skema ilegal tersebut. Kedua individu ini membantu menyalurkan dana dan merekrut tenaga kerja bagi OnePlus.
Mereka sebelumnya mendaftarkan perusahaan 'OnePlus' pada Maret 2014, lalu mengganti nama menjadi 'Sonar' pada tahun berikutnya, langkah yang diduga untuk menyamarkan aksi perekrutan ilegal.
Laporan menunjukkan aliran dana melebihi 2,3 miliar Dollar Baru Taiwan antara Agustus 2015 hingga Januari 2021. Dana tersebut dikatakan dipalsukan sebagai pendapatan riset dan pengembangan, padahal dialihkan untuk rekrutmen ilegal.
Tanggapan OnePlus dan Kebijakan Taiwan
Hingga kini, OnePlus belum mengeluarkan respons resmi terhadap kasus yang menimpa Pete Lau. Kasus ini menambah panjang daftar masalah hukum yang masing-masing melibatkan perusahaan asal China di Taiwan.
Pemerintah Taiwan menjadikan isu perekrutan ilegal sebagai prioritas dalam penanganan masalah hukum, terutama di sektor semikonduktor yang sedang berkembang pesat.
Biro investigasi Taiwan, selama satu tahun terakhir, telah menangani lebih dari 100 kasus penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan China yang beroperasi tanpa izin. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga tenaga kerja lokal dari praktik yang tidak sah.
Baca juga: Pentingnya Olahraga untuk Kesehatan Jantung
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: