Puluhan orang berkumpul pada Minggu (14/12) di Tomsk, Siberia, mengekspresikan ketidakpuasan terhadap larangan Rusia yang memblokir platform game populer, Roblox.
Baca juga: Kunto Aji Soroti Tanggung Jawab Anggota DPR dan Keresahan Sosial Masyarakat
Aksi protes ini mencerminkan kemarahan masyarakat terhadap penyensoran yang meningkat dari pemerintah di tengah situasi perang.
Latar Belakang Penyensoran di Rusia
Rusia telah lama melakukan pemblokiran terhadap berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Kebijakan ini bertujuan untuk mendistribusikan narasi pro-pemerintah dan mengontrol informasi yang diterima oleh publik.
Pada 3 Desember, pengawas komunikasi Rusia, Roskomnadzor, mengumumkan pemblokiran Roblox, menyebutkan bahwa konten aplikasi tersebut dianggap tidak pantas dan berdampak negatif pada perkembangan moral anak-anak.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengendalikan akses informasi di tengah konflik dan meningkatkan sensor terhadap platform digital.
Baca juga: Menciptakan Suasana Cozy di Kamar Kecil
Aksi Protes di Tomsk
Aksi protes di Tomsk, yang terletak 2.900 km di timur Moskow, menarik perhatian banyak orang. Para peserta mengangkat poster dengan slogan-slogan seperti 'Jangan sentuh Roblox' dan 'Roblox adalah korban Tirai Besi digital'.
Salah satu poster menyoroti sentimen umum dengan tulisan, 'Larangan dan pemblokiran adalah satu-satunya yang dapat Anda lakukan,' menegaskan ketidakpuasan masyarakat terhadap langkah pemerintah.
Aksi ini menunjukkan betapa besarnya dukungan terhadap Roblox di kalangan masyarakat lokal dan tantangan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap terlalu represif.
Dampak dan Tanggapan Terhadap Larangan
Larangan Roblox memunculkan perdebatan mengenai efek penyensoran terhadap keselamatan anak-anak di dunia digital. Banyak orang tua dan guru khawatir bahwa permainan ini dapat membawa risiko paparan konten yang tidak pantas dan interaksi dengan dewasa yang berbahaya.
Roblox sendiri, yang berbasis di San Mateo, California, sebelumnya pernah dilarang di negara lain seperti Irak dan Turki karena kekhawatiran serupa. Mereka menanggapi larangan ini dengan menyatakan bahwa perusahaan sudah memiliki 'komitmen yang mendalam terhadap keselamatan' dan menyediakan 'perlindungan bawaan yang ketat untuk membantu menjaga keamanan pengguna'.
Diskusi mengenai kebebasan digital versus perlindungan anak terus berlanjut, menempatkan kebijakan pemerintah dalam sorotan yang semakin keras.
Baca juga: Sri Mulyani: Cinta Indonesia Meski Menghadapi Penjarahan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: