Lembaga antikorupsi Malaysia tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan kesepakatan teknologi senilai 1,1 miliar ringgit, setara dengan Rp4,7 triliun.
Baca juga: Bursa Transfer Musim Panas 2025: Liverpool Rekor Transfer Termahal
Investigasi ini berfokus pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam kerjasama antara pemerintah Malaysia dan perusahaan desain chip asal Inggris, Arm Holdings.
Proses Penyidikan Oleh KPK Malaysia
Kepala Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), Azam Baki, mengungkapkan bahwa penyelidikan ini melibatkan pemanggilan 12 orang untuk dimintai keterangan.
Di antara yang dipanggil adalah seorang mantan menteri dan beberapa pejabat dari kementerian ekonomi, bertujuan untuk memastikan adanya transparansi dalam proses ini.
Penyidikan ini mengedepankan prinsip keadilan serta profesionalisme untuk mengungkap pelanggaran tata kelola yang mungkin terjadi.
Baca juga: Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Kesibukan
Kesepakatan Dengan Arm Holdings
Kerjasama antara pemerintah Malaysia dan Arm Holdings diumumkan pada Maret 2025, dengan kesepakatan yang mengharuskan pembayaran hingga USD 250 juta selama sepuluh tahun.
Desain chip yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produsen semikonduktor lokal, memperkuat industri teknologi nasional.
Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dalam kesepakatan tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya dan tidak disalahgunakan.
Dampak dan Relevansi Kerja Sama Internasional
Sementara itu, Indonesia juga sedang mempersiapkan kerjasama dengan Arm Limited yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara, dengan fokus pada pengembangan enam desain chip.
Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap industri teknologi nasional dengan menciptakan inovasi di berbagai sektor strategis seperti otomotif dan Internet of Things (IoT).
Melalui langkah ini, diharapkan industri teknologi dalam negeri dapat bersaing di arena internasional dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Baca juga: Ahmad Dhani Terlibat Ketegangan di Rapat Komisi DPR Soal Royalti Lagu
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
