tastetrip.id – Kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan kini menjadi topik hangat, terutama terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Irvian Bobby Mahendro Putro, selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil, diduga terlibat dalam penerimaan dana ilegal senilai Rp 69 miliar.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, bahkan memberikan julukan ‘sultan’ kepada Irvian, menandakan kekuatan serta akses finansial yang mencolok. Meski demikian, laporan harta kekayaan Irvian kepada KPK menunjukkan total kekayaan dirinya mencapai Rp 3,9 miliar.
Irvian Bobby Mahendro Putro dikenal luas dalam lingkungan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker. Dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3, dia dituduh menerima dana ilegal yang mencapai Rp 69 miliar bersamaan dengan sebelas tersangka lainnya.
Dalam struktur organisasi Kementerian Ketenagakerjaan, Irvian sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil untuk periode 2022-2025 memiliki akses penting dalam proses pengeluaran dana terkait sertifikasi K3. Akses ini kini menjadi sorotan publik dan menambah tantangan reputasi Kementerian.
Dugaan keterlibatan Irvian menambah deretan panjang isu korupsi yang melanda institusi pemerintah, mengundang perhatian dari publik yang memerlukan penjelasan mengenai transparansi pengelolaan dana publik.
Dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK, Irvian terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 2 Maret 2022 dengan total mencapai Rp 3.905.374.068. Laporan tersebut mencakup berbagai aset, di antaranya tanah, bangunan, dan kendaraan.
Salah satu aset signifikan adalah tanah dan bangunan seluas 145 meter persegi yang terletak di Jakarta Selatan, dengan nilai sekitar Rp 1,28 miliar. Selain itu, Irvian melaporkan kepemilikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero senilai Rp 335 juta.
Rincian lainnya menunjukkan harta bergerak senilai Rp 75.253.273 dan kas sebesar Rp 2.216.873.795. Yang menarik, tidak ada utang yang tercantum dalam laporannya, menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki diperoleh tanpa beban finansial.
Kendati Irvian memiliki kekayaan yang signifikan, dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi memunculkan pertanyaan serius mengenai asal usul kekayaannya. Publik mendesak agar ada transparansi dalam pengeluaran dana pemerintah terkait K3.
Isu ini menjadi lebih kompleks dengan adanya pertanyaan mengenai bagaimana seorang pejabat negara bisa memiliki kekayaan yang signifikan sambil menjalankan tugasnya. Hal ini membuka diskusi lebih luas akan integritas dan akuntabilitas di lembaga pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang memadai dan menghadapi tantangan berat untuk memulihkan kepercayaan publik setelah terjadinya dugaan korupsi ini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: