tastetrip.id – Bank Indonesia (BI) akan segera melakukan uji coba sistem informasi transaksi keuangan baru yang dinamakan Payment ID mulai 17 Agustus mendatang. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial nontunai kepada masyarakat.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, memastikan bahwa Payment ID masih dalam tahap eksperimen dengan fokus awal pada penyaluran bantuan sosial.
Apa Itu Payment ID?
Payment ID merupakan sistem data transaksi keuangan yang dirancang sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur BI Payment Info dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Sistem ini berfungsi sebagai tanda pengenal unik yang mengintegrasikan aktivitas keuangan masyarakat, mulai dari pendapatan hingga pinjaman.
Sistem ini tidak hanya mencakup transaksi harian, tetapi juga merangkum berbagai aspek keuangan individu. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan Saputra, menegaskan bahwa Payment ID akan mencatat profil keuangan individu serta terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Keamanan dan Privasi Data
Dalam upaya menjaga keamanan dan privasi data pengguna, BI berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur yang memadai. Dudi menjelaskan bahwa data dari Payment ID hanya akan diakses dan dibagikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data.
Sebagai contoh, individu akan mendapatkan notifikasi ketika data Payment ID mereka digunakan oleh bank saat mengajukan kredit. Hal ini diharapkan dapat memberikan transparansi lebih baik serta perlindungan bagi pemilik data.
Dudi menekankan, ‘Kami (BI) akan melindungi pemilik Payment ID dan menghindari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan’.
Fungsi Utama dari Payment ID
BSPI 2030 menetapkan tiga fungsi utama dari Payment ID. Fungsi pertama adalah sebagai kunci identifikasi untuk membangun profil pengguna.
Fungsi kedua adalah sebagai kunci autentikasi dalam pemrosesan transaksi, dan fungsi ketiga sebagai kunci unik dalam mengagregasi data profil individu dengan data transaksi granular. Melalui sistem ini, BI berharap mampu membangun data transaksi sebagai barang publik.
Tujuan akhir adalah memperkuat integritas transaksi serta mendukung penentuan kebijakan nasional yang lebih efektif dan efisien.
