Pemerintah Indonesia Seriusi Pembatasan Game Online setelah Insiden Tragedi di SMA 72 Jakarta

Pemerintah Indonesia Seriusi Pembatasan Game Online setelah Insiden Tragedi di SMA 72 Jakarta

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk membatasi sejumlah game online, termasuk PUBG, setelah insiden tragis di SMA 72 Jakarta. Rencana ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada 9 November 2025.

Baca juga: Penjarahan Rumah Uya Kuya: Dampak Viral Video Joget Anggota DPR RI

Presiden Prabowo menekankan pentingnya memahami pengaruh game online dan mencarikan solusi untuk masalah ini. Dia menginstruksikan agar ada langkah-langkah konkret dalam menghadapi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh game tersebut.

Rapat Terbatas Mengenai Pengaruh Game Online

Dalam rapat terbatas yang digelar pada Minggu, 9 November 2025, perhatian utama Presiden Prabowo Subianto adalah mengenai pengaruh game online. Dia mencatat bahwa insiden yang terjadi baru-baru ini membuat isu ini semakin mendesak untuk ditangani.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan, "Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online." Ini menandakan keseriusan pemerintah untuk mengatasi fenomena game yang semakin meluas di kalangan pelajar.

Langkah-langkah pemecahan masalah ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari game online, khususnya di kalangan generasi muda. Melalui diskusi mendalam, pemerintah berkomitmen untuk melakukan analisis menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan lanjutan.

Baca juga: Tips Menjaga Kesehatan Mata di Era Digital

Kementerian Komdigi Mengkaji Kasus Secara Detail

Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengonfirmasi bahwa mereka tengah menyelidiki insiden tersebut dengan serius. "Kita lagi lihat ini kasusnya secara detail. Saya baru bahas juga," ungkap Edwin dalam wawancara dengan CNBC Indonesia.

Pemerintah belum mengambil keputusan definitif mengenai pembatasan game, tetapi pengkajian ini ditujukan untuk memastikan bahwa semua pertimbangan matang dan rasional sebelum kebijakan diimplementasikan. Ini adalah langkah preventif demi kepentingan masyarakat.

Dengan melakukan penelitian menyeluruh, diharapkan bahwa keputusan yang diambil nantinya dapat mengurangi potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh anak muda saat terlibat dalam aktivitas gaming.

Sistem Klasifikasi Usia untuk Game di Indonesia

Sebagai langkah tambahan untuk meningkatkan keamanan dalam gaming, Kementerian Komdigi telah meluncurkan sistem klasifikasi usia bernama Indonesia Game Rating System (IGRS). Sistem ini mengharuskan setiap pengembang game untuk menyertakan klasifikasi usia yang sesuai dengan permainan mereka.

Edwin menjelaskan lebih lanjut, "Ada dua, IGRS itu sistemnya yang pertama self assessment mereka menyatakan untuk umur berapa. Kemudian abis itu kita secara berkala kan banyak sekali game secara berkala melakukan pengecekan." Ini menunjukkan ada upaya untuk memastikan bahwa game yang diakses anak sesuai dengan usia mereka.

IGRS direncanakan akan berlaku pada tahun 2026 dan dilaksanakan dalam dua tahap. Dengan keberadaan sistem ini, diharapkan perlindungan lebih bisa diberikan kepada anak-anak ketika mereka menemukan konten permainan.

Baca juga: Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Rutin untuk Masyarakat