Minggu, 22 FEBRUARI 2026 • 10:20 WIB

Kontroversi Komitmen Alumni LPDP: Ungkapan yang Memicu Debat di Kalangan Masyarakat

Author

Fiddy Anggriawan

Salah satu pernyataan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Inggris telah memicu kontroversi di masyarakat. Ucapan ini, yang dilakukan oleh seorang awardee berinisial DS, menyiratkan keinginan agar anak-anaknya tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Pernyataan DS mendapatkan perhatian luas saat diketahui suaminya, API, juga seorang awardee LPDP yang diduga belum menjalankan tanggung jawabnya pasca studi. LPDP menanggapi isu ini dengan menegaskan pentingnya komitmen alumni terhadap tanah air.

Pernyataan Kontroversial DS

Pernyataan yang dibuat oleh DS dalam sebuah video menunjukkan bahwa ia tidak ingin anak-anaknya menjadi WNI, melainkan memiliki paspor negara lain. Ia menyebutkan dalam video tersebut, "Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu...".

Videonya yang kemudian dihapus segera setelah viral, tetap memicu reaksi publik yang negatif. Hal ini memperlihatkan adanya konflik antara beasiswa pendidikan yang diperoleh dari pemerintah dan tanggung jawab sosial seorang alumni.

Profil Suami dan Rekam Jejak Akademik

Suami dari DS, berinisial API, juga merupakan alumni LPDP yang berhasil menyelesaikan studi S2 di Utrecht University sebelum melanjutkan ke program PhD. Dalam tesisnya yang berjudul 'Morphodynamics of channel networks in tide-influenced deltas', ia mengucapkan terima kasih kepada LPDP atas dukungan finansial yang diperolehnya.

Sejak Oktober 2022, API menjabat sebagai Postdoctoral Researcher di University of Exeter. Meskipun memiliki pencapaian karier yang mengesankan, tanggung jawab pengabdian di negeri sendiri setelah studi menjadi sorotan besar terkait komitmen alumni.

Pentingnya Implementasi Komitmen Pasca Studi

LPDP mewajibkan para alumni untuk berkontribusi kepada negara setelah menyelesaikan studi dengan komitmen yang diucapkan secara resmi. Anggi Afriansyah, sosiolog pendidikan dari BRIN, menjelaskan bahwa semua alumni diharuskan mengisi dokumen komitmen untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi.

Namun, alumni diberikan kelonggaran untuk melakukan penelitian luar negeri bila memenuhi syarat tertentu. Mereka dapat menghabiskan waktu maksimal 24 bulan di luar negeri tanpa melanggar komitmen mereka, memberikan ruang bagi inovasi.

Anggi juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari LPDP. Tanpa pengawasan yang memadai, alumni dapat memanfaatkan kesempatan untuk tidak kembali lebih lama tanpa melaksanakan tanggung jawabnya.