Pengamatan Hilal: Kementerian Agama Rencanakan Sidang Isbat untuk Ramadan

Pengamatan Hilal: Kementerian Agama Rencanakan Sidang Isbat untuk Ramadan

Proses penetapan awal Ramadan di Indonesia akan dilakukan melalui pengamatan hilal pada 17 Februari 2026 oleh Kementerian Agama RI.

Baca juga: Mengapa Finfluencer Penting untuk Keuangan Anda

Namun, Observatorium Bosscha dari Institut Teknologi Bandung menegaskan bahwa hilal tidak akan terlihat pada tanggal tersebut dan merencanakan pengamatan lanjutan pada 18 Februari 2026.

Kementerian Agama dan Proses Sidang Isbat

Kementerian Agama Republik Indonesia memegang peran dalam menentukan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, melalui sidang isbat yang resmi.

Sidang tersebut akan dilakukan berdasarkan pengamatan hilal yang mengacu pada data astronomis serta hasil observasi dari berbagai lembaga, di antaranya Observatorium Bosscha.

Pada 17 Februari 2026, sidang ini tidak hanya menentukan dimulainya puasa bagi umat Muslim tetapi juga menjadi momen penting bagi kepercayaan masyarakat.

Observatorium Bosscha Mengkonfirmasi Ketidakmungkinan Melihat Hilal

Dalam pernyataan resmi, Observatorium Bosscha menjelaskan bahwa hilal tidak akan terlihat pada 17 Februari karena posisi Bulan terbenam sebelum Matahari.

Baca juga: Menggali Manfaat Olahraga untuk Kesehatan Mental dan Emosional

Hal ini menyebabkan tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengamati hilal, dan pada tanggal tersebut tinggi Bulan dipastikan berada pada nilai negatif.

'Data peta ketinggian Bulan saat Matahari terbenam di wilayah Indonesia menunjukkan ketinggian Bulan berada pada nilai negatif, dengan kisaran sekitar -1,5 derajat hingga -3,0 derajat,' jelas pihak observatorium.

Pernyataan ini memberikan gambaran jelas bahwa Bulan tidak cukup tinggi di langit untuk dapat diamati.

Peran Observatorium dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah

Observatorium Bosscha berfungsi sebagai referensi penting dalam penetapan awal bulan Hijriah dan sering melakukan pengamatan hilal setiap bulan.

Namun, keputusan akhir mengenai awal Ramadan tetap di tangan pemerintah melalui sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama.

Pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh observatorium bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam menentukan keputusan yang tepat.