Masalah Data Kepesertaan BPJS Kesehatan: 54 Juta Warga Miskin Terabaikan

Masalah Data Kepesertaan BPJS Kesehatan: 54 Juta Warga Miskin Terabaikan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan terdapat 54 juta orang miskin yang belum mendapatkan kepesertaan BPJS Kesehatan Pemberi Bantuan Iuran (PBI) pada tahun 2025. Di sisi lain, 15 juta orang dari kalangan menengah atas justru tercatat sebagai penerima BPJS PBI.

Baca juga: Kunto Aji Bicara Tanggung Jawab Anggota Dewan di DPR

Pernyataan ini disampaikan di Gedung DPR, Jakarta, pada 9 Februari 2026, menunjukkan adanya permasalahan serius dalam validitas data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial mengenai kategori penduduk.

Analisis Kepesertaan BPJS Kesehatan

Gus Ipul, dalam penjelasannya, mengingatkan mengenai ketidaktepatan data dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Berdasarkan DTKS, masih ada penduduk Desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK, sementara sebagian Desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima," ungkapnya.

Dalam konteks ini, Gus Ipul menekankan bahwa 54 juta jiwa dari dalam kategori Desil 1 hingga 5 seharusnya menerima bantuan, namun kenyataannya mereka tidak tercover oleh sistem. Di pihak lain, terdapat 15 juta orang dari Desil 6 sampai 10 yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan, tetapi tercatat sebagai penerima.

"Dengan melihat data tersebut, maka orang mampu malah terlindungi oleh BPJS PBI, tapi yang rentan justru menunggu," tegasnya.

Baca juga: Microsoft Luncurkan Fitur Penyimpanan Otomatis di Word dan Aplikasi Lain

Pentingnya Verifikasi Data

Untuk mengatasi masalah ini, Gus Ipul menekankan pentingnya melakukan verifikasi yang lebih mendalam terhadap data penerima bantuan. "Kita masih perlu melakukan kroscek lebih luas lagi. Karena di tahun 2025 itu, kami hanya mampu mengkroscek hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK," ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengumpulan data dan fakta dari penerima manfaat masih di bawah standar yang diharapkan. Oleh karena itu, Kemensos berencana untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam proses verifikasi.

"Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat," tambahnya.

Mengurangi Kesalahan dalam Pemberian PBI

Kementerian Sosial telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi kesalahan dalam penetapan bantuan melalui pengalihan bertahap dari bulan Mei 2025 hingga Januari 2026. Ini diharapkan dapat menurunkan tingkat exclusion error dan inclusion error.

"Exclusion error adalah orang yang seharusnya mendapatkan PBI tapi tidak mendapatkan PBI, sementara inclusion error adalah orang yang seharusnya tidak mendapatkan PBI malah justru mendapatkan PBI," jelas Gus Ipul.

Dia juga menyebutkan, "Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK."

Baca juga: Cara Menunjukkan Cinta kepada Pasangan Tanpa Kata-kata