Undang-Undang Baru Slovakia: Batas Kecepatan Pejalan Kaki di Trotoar
Pemerintah Slovakia baru saja mengesahkan undang-undang yang menetapkan batas kecepatan maksimum 6 kilometer per jam bagi pejalan kaki di trotoar. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan di trotoar yang kian padat, namun banyak yang mempertanyakan keefektifannya.
Baca juga: Keamanan dan Manfaat Lari Malam: Apa yang Perlu Diketahui?
Bagi pelanggar, denda mencapai 100 euro bisa dikenakan. Namun, adanya anggapan bahwa perlunya SIM untuk berjalan kaki menjadikan aturan ini semakin kontroversial di kalangan masyarakat.
Undang-undang ini tidak hanya berlaku bagi pejalan kaki, tetapi juga mencakup pengguna lain seperti pesepeda, pengguna sepatu roda, dan skuter listrik. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan di trotoar yang semakin ramai.
Berdasarkan peraturan, pelanggar dapat dikenakan sanksi finansial hingga 100 euro. Walaupun begitu, pemerintah Slovakia hingga saat ini belum memberikan penjelasan rinci mengenai penegakan hukum saat aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan.
Baca juga: Sherina Munaf Selamatkan Kucing dari Rumah Uya Kuya Pasca Perampokan
Sejumlah kelompok masyarakat menilai regulasi ini tidak praktis dan berpotensi menciptakan situasi yang absurd. Dan Kollar, Presiden kelompok advokasi pejalan kaki dan pesepeda Cyklokoalicia, menyatakan, “Pada kecepatan serendah itu, sulit menjaga keseimbangan, bahkan anak-anak berusia tiga hingga empat tahun yang bersepeda pun biasanya melampauinya.”
Namun, tidak semua tanggapan bersifat negatif. Kelompok Concerned Mothers memberikan masukan kepada Presiden Slovakia untuk tidak menandatangani undang-undang tersebut, menganggap bahwa aturan ini akan menambah kebingungan tanpa menyelesaikan masalah keselamatan di jalan.
Data kepolisian Slovakia mencatat adanya 67 pejalan kaki yang kehilangan nyawa akibat kecelakaan sepanjang tahun lalu, ditambah 22 pesepeda dan pengguna skuter. Namun, statistik khusus mengenai insiden di trotoar belum pernah dicatat secara terpisah.
Sejak awal 2023, pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Robert Fico telah mengeluarkan serangkaian perundang-undangan yang mengundang banyak kontroversi. Banyak aksi protes yang muncul dari masyarakat, yang merasa bahwa hak dan kebebasan mereka terancam dengan langkah kebijakan tersebut.
Baca juga: Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Rutin untuk Masyarakat
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: