Kepengurusan Ganda di PB Muay Thai Indonesia Memicu Krisis Atlet

Kepengurusan Ganda di PB Muay Thai Indonesia Memicu Krisis Atlet

Ketidakpastian meliputi dunia bela diri di Indonesia akibat dualisme kepengurusan di Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet kini merasakan dampak langsung dari konflik organisasi yang terus berlarut-larut.

Baca juga: Keamanan dan Manfaat Lari Malam: Apa yang Perlu Diketahui?

Krisis ini menimbulkan pertanyaan serius terkait legalitas kepengurusan, di mana 30 Pengurus Provinsi secara mendadak dijabat Pelaksana Tugas tanpa prosedur yang benar. Atlet dan orang tua mereka juga mengeluhkan adanya intimidasi yang mengganggu konsentrasi dalam bertanding.

Masalah Legalitas dan Proses Pengangkatan

Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal PBMI versi Farel Alfaret, mengungkapkan kejanggalan dalam proses kepengurusan. Ia menyoroti penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi tanpa pencabutan SK kepengurusan yang sebelumnya.

"Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi," kata Lutfi.

Selain itu, ia juga menekankan pembekuan pengurus daerah tanpa adanya surat peringatan atau rapat. "Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu," tambahnya.

Baca juga: Fengshui Meja Kerja: Cara Sederhana Meningkatkan Produktivitas

Dampak Psikologis Terhadap Atlet

Polemik ini menciptakan ketidakpastian yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengganggu kondisi mental para atlet. Perwakilan orang tua atlet mengungkapkan adanya tekanan serta intimidasi yang dirasakan oleh anak-anak mereka.

Kondisi psikologis yang tertekan dapat mengancam prestasi Muay Thai Indonesia di kancah internasional. Kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal meminta diadakannya audiensi terbuka untuk memastikan transparansi status atlet nasional.

Rencana Tindakan dan Keterlibatan DPR RI

Meskipun saat ini masih menunggu respons dari KONI dan Kemenpora, Farel Alfaret dan Lutfi Agizal menyatakan komitmen untuk mengatasi masalah ini secara profesional. Mereka bahkan bersiap untuk mengajak lembaga legislatif berperan serta jika aspirasi mereka tidak didengarkan.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," tegas Lutfi.

Para pengurus daerah dari berbagai wilayah, termasuk Papua dan DKI Jakarta, kini bersatu untuk menuntut keadilan bagi atlet Muay Thai yang telah berkorban banyak untuk cabang olahraga ini.

Baca juga: Tips Menjaga Kesehatan Mata di Era Digital