Rabu, 05 NOVEMBER 2025 • 14:14 WIB

Putusan MKD: Tiga Anggota DPR Dikenakan Sanksi Pelanggaran Etik

Author

Fiddy Anggriawan

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah memutuskan bahwa Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio terbukti bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik.

Sementara itu, Adies Kadir dan Surya Utama atau Uya Kuya yang juga diikutsertakan dalam laporan tersebut dinyatakan tidak bersalah.

Detail Putusan MKD dan Sanksi yang Dijatuhkan

Wakil Ketua MKD DPR, Adang Daradjatun, mengumumkan sanksi yang dijatuhkan kepada ketiga anggota DPR tersebut. Nafa Urbach dijatuhi sanksi non-aktif selama tiga bulan, sementara Eko Patrio selama empat bulan, dan Ahmad Sahroni selama enam bulan.

Putusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diumumkan dan dihitung dari masa penonaktifan masing-masing dari partai mereka.

MKD menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang ada selama proses pemeriksaan.

Alasan Laporan kepada MKD

Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, memaparkan alasan laporan terhadap kelima anggota DPR tersebut. Mereka dilaporkan karena diduga telah memicu emosi masyarakat melalui pernyataan dan tindakan yang dianggap tidak pantas.

Adies Kadir tersangkut kasus pernyataan terkait tunjangan yang menimbulkan kontroversi, sedangkan Nafa Urbach dianggap memberikan kesan hedon melalui gaya hidupnya.

Uya Kuya dan Eko Patrio dilaporkan terkait gestur yang dianggap merendahkan lembaga DPR, menimbulkan kritik dari masyarakat.

Reaksi dan Dampak

Keputusan ini telah menuai berbagai reaksi dari masyarakat terkait etika dan perilaku anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. Publik mendesak agar anggota dewan lebih berhati-hati dalam setiap pernyataan yang dikeluarkan.

MKD mengingatkan seluruh anggota DPR untuk menjaga integritas lembaga legislatif demi kepercayaan publik. Kejadian ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai profesionalisme anggota DPR dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Pihak MKD berharap sanksi ini menjadi pelajaran bagi anggota DPR lainnya untuk lebih menjaga sikap dan perilaku selama menjalankan tugas mereka.