tastetrip.id – Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, harus berurusan dengan hukum setelah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, pada malam 7 Agustus 2025.
Saat ini, Abdul Azis sedang diperiksa oleh Polda Sulawesi Selatan setelah sebelumnya diinterogasi oleh tim KPK.
Penangkapan dan Proses Awal
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan setelah Abdul Azis menyelesaikan agendanya. ‘Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel,’ ungkapnya.
Dalam pernyataan terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Abdul Azis telah diamankan. ‘Benar, yang bersangkutan (Abdul Azis) sudah diamankan oleh tim KPK,’ kata Budi.
Fitroh menambahkan bahwa Abdul Azis diperkirakan akan tiba di Jakarta pada pukul 15.00 WIB untuk kelanjutan proses hukum.
Operasi Tangkap Tangan (OTT)
Penangkapan Abdul Azis terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang berhubungan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan rumah sakit. ‘Terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan RS. Peningkatan kualitas atau status RS,’ jelas Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
KPK juga mengamankan enam orang lainnya dalam OTT di tiga lokasi, yaitu Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Asep menerangkan bahwa tiga orang ditangkap di Jakarta sementara empat orang lainnya diamankan di Sulawesi Tenggara.
Saat ini, total ada tujuh orang yang telah ditangkap, dan KPK masih menunggu kabar dari tim di Sulawesi Selatan mengenai perkembangan lebih lanjut.
Dampak Penangkapan
Penangkapan Bupati Kolaka Timur ini menjadi sorotan luas dari masyarakat dan politisi. Banyak yang menyoroti perlunya pemberantasan korupsi di daerah dan dampaknya pada kepemimpinan lokal.
Kasus ini menambah daftar pejabat daerah yang terlibat dalam korupsi dan semakin menarik perhatian terhadap efektivitas lembaga seperti KPK dalam menangani dugaan pelanggaran hukum.
Pekan depan, penangkapan ini dipastikan akan menjadi topik hangat dalam perbincangan publik dan diharapkan dapat memicu diskusi yang lebih mendalam mengenai integritas dalam pemerintahan.
